Home / Catatan Jurnalis / Transaksi Mencurigakan Rp 1,6 Trilyun, Apakah Jogjakarta Surga Pencucian Uang?
Merenda Istimewanya Jogja
Andong boleh dibilang salah satu yang ikonik dari Jogja berhati nyaman; tetapi pencucian uang? (Ilustrasi/Istimewa)

Transaksi Mencurigakan Rp 1,6 Trilyun, Apakah Jogjakarta Surga Pencucian Uang?

Oleh: Rudy Ronald Sianturi, M.Hum.

Jogjakarta, Aquilajogja.com – Slogan ‘Jogjakarta Berhati Nyaman’ biasanya dipahami warga sebagai keunggulan budaya, norma sosial hingga ketiadaan konflik. Akan tetapi, apakah nyaman itu bila kotanya seakan surga bagi mereka yang terindikasi melakukan kejahatan?

Ada laporan yang memunculkan angka 3.879, jumlah total Laporan Keuangan Transaksi Mencurigakan (LKTM) di DIY yang ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 2010 hingga 2018. Apa artinya 3.879 bagi kenyamanan hati warga Jogja?

Sebelum menjawabnya, kita harus mengetahui sedikit tentang PPATK dan LKTM.

PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme. Bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia, lembaga yang berkedudukan di Jakarta ini bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun.

LKTM adalah salah satu jenis transaksi keuangan yang wajib dilaporkan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan/atau Jasa lain (PBJ) dan Profesi kepada PPATK, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah mengetahui adanya transaksi yang kurang wajar.

Merenda Istimewanya Jogja
Ilustrasi praktik pencucian uang (Istimewa)

Tujuan dari sistem pelaporan ini adalah agar industri/lembaga Pihak Pelapor tidak dimanfaatkan para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, satu kriteria transaksi mencurigakan adalah yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang sedang menangani proyek skala kecil namun nilai transaksinya di bank justru jauh melebihi biasanya.

Angka 3.879, kala diungkapkan Direktur Pemeriksaan, Riset dan Pengembangan PPATK,  Ivan Yustiavandana, adalah ibarat gunting bagi (kemapanan) tenunan kenyamanan bersama.

Bayangkan, dari total 3.879 LKTM tersebut, Kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan Provinsi DIY justru memiliki transaksi mencurigakan paling banyak, yaitu 3.173 kasus (81,8%). Menyusul di belakangnya adalah Sleman (401 kasus), lokasi berbagai kampus yang membentuk imaji Jogja Kota Pendidikan, seperti UGM, Sanata Dharma, UIN, Atma Jaya, UNY atau Mercu Buana . Selanjutnya Bantul (110 kasus), Gunungkidul (102 kasus) dan Kulonprogo (93 kasus).

Yang mencengangkan adalah mayoritas kasus LKTM di Jogjakarta terkait penipuan, korupsi dan perjudian. Praktis merupakan hal-hal yang paling bertentangan dengan karakter berhati nyaman. Dan yang melakukannya justru orang-orang yang secara sosial dianggap baik, seperti pengusaha (31,3%), pegawai swasta (17,9%), dan sisanya pedagang, PNS, IRT, dan sebagainya.

Dilihat dari nominalnya, LKTM umumnya menyangkut dana di bawah RP 100 juta yang mencapai 2.112 kasus (55%). Berikutnya adalah kisaran RP 100 juta hingga RP 1 miliar sebanyak 1.520 kasus (39%). Yang terakhir adalah di atas Rp 1 miliar sebanyak 247 kasus (6%), dengan rekor tertinggi Rp 200 miliar!

Apabila ditotal, 3.879 LKTM ini akan bernilai Rp 1,6 triliun! Jika dirangking secara nasional, Jogja menempati peringkat ke-11. Sementara tiga besar nasional adalah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Jogjakarta Berhati Nyaman (Official Music Video) Bintang Swara Hati (Video: 
Lovely Borobudur Tours)

Di titik ini, kita kembali bertanya maknanya semua ini bagi warga Jogja yang menginginkan kota berhati nyaman? Jika kegiatan yang terindikasi pencucian uang saja sudah berjumlah fantastis, berapa besar nilai yang tak terdeteksi? Dan secara umum, seberapa besar sebenarnya total angka kriminalitas di Jogjakarta?

Ada tiga hal pokok yang patut diberi perhatian khusus. Pertama, profil pelaku LKTM menggambarkan bahwa siapa saja bisa terlibat, tak pandang status sosial, dengan kelompok pebisnis dan swasta menempati porsi terbesar. Artinya mereka ada di sekitar kita, kita mungkin mengenalnya, atau mereka barangkali tampil sebagai warga ‘baik hati’ yang mendermakan sedikit hartanya bagi sesama atau kampungnya.

Kedua, LKTM yang ada nyaris semuanya nilainya kurang dari Rp 1 miliar, bahkan 55% di antaranya kurang dari Rp 100 juta. Nominal ini relatif kecil dibandingkan kasus-kasus mega korupsi. Di sisi lain, ia mengindikasikan tingginya keterlibatan orang-orang kebanyakan, bukan pengusaha-pengusaha kelas kakap, dengan frekuensi yang mencengangkan.

Ketiga, rerata tahunan (tahun 2018 masih berjalan) adalah 485 LKTM. Kata lain, setiap hari terjadi transaksi tak wajar di Jogjakarta. Dan sesuai hukum fenomena gunung es, total kejahatan di Jogjakarta besar kemungkinan jauh lebih besar.

Dalam hal LKTM, mayoritas dilakukan melalui bank umum yang mencapai 1.997 LKTM (52%), transaksi dengan valuta asing (transaksi bank ke valuta asing atau sebaliknya) sekitar 777 LKTM (20%), dan sisanya leasing, asuransi jiwa hingga koperasi. Realita ini mengindikasikan rentannya berbagai sektor, termasuk bidang properti, perhotelan dan kuliner, untuk dimanfaatkan melegalkan uang hasil tindak pidana.

Merenda Istimewanya Jogja
Salah satu referensi bagus untuk mengenal tindak pidana pencucian uang (Istimewa)

Jogjakarta berhati nyaman, direfleksikan ulang dalam perspektif fakta-fakta di atas, akan lebih efektif apabila dimaknai sebagai proses menjadi yang tak pernah usai. Unggul budaya memang patut dirayakan, namun praktik kultural sangat dinamis, fluktuatif, dan karenanya harus diupayakan setiap hari. Celakalah sebuah masyarakat bila merasa ‘sudah selalu unggul’, atau dalam hal ini, sudah berhati nyaman. Dia bisa diremukkan struktur-struktur sosial yang dibanggakan itu.

Siapapun tidak menyukai konflik, siapapun menyukai harmoni dan keteraturan. Masalahnya berbahaya bila sebuah masyarakat cenderung menganggap setiap konflik pasti negatif, setiap harmoni pasti positif. Dan karena telah menghindari konflik sekuat tenaga, telah menyelaraskan perilaku dengan berbagai parameter harmoni sosial, telah berhasil menekan potensi-potensi disharmoni dengan tata krama ketat, dia mengira telah berhasil menciptakan harmoni dan karenanya, berhak mengklaim telah berhati nyaman.

Temuan PPATK menyadarkan kita akan adanya ‘dunia lain’, kegelapan yang berlagak terang dalam harmoni, yang bebas beroperasi sambil memanipulasi kultur kenyamanan Jogja.

Kita membutuhkan warga yang aktif menjaga harmoni sosial dengan sikap kritis. Kita pastinya emoh ketiban ironi bahwa di masyarakat yang tampak tenang, yang terkenal berbudaya adiluhung, setiap hari terjadi transaksi yang terindikasi tak wajar.

Jangan biarkan Jogja surga nyaman bagi pencucian uang!

Editor: Rudy Ronald Sianturi

Ingin berkisah atau berdonasi, klik di sini

About Rudy Ronald Sianturi M.Hum.

Rudy Ronald Sianturi M.Hum.
Owner & PEMRED Aquilajogja.com - Univ. Sanata Dharma, Yogyakarta - Asia Research Institute, National University of Singapore - Doctoral Courses De La Salle Univ., Filipina - Memberi pelatihan/konsultasi berbasis SDM, coaching, terapi klinis dan menulis (WA: 082135424879)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chinese (Simplified)EnglishGermanIndonesianJapaneseKorean