Home / Catatan Jurnalis / Gugatan HTI Ditolak Pengadilan, Ironi Demokrasi ‘Digulirkan’ Gerindra, PAN dan PKS
Merenda Istimewanya Jogja
Jokowi sangat aktif menyapa generasi muda dan mengingatkan mereka akan Pancasila (Istimewa)

Gugatan HTI Ditolak Pengadilan, Ironi Demokrasi ‘Digulirkan’ Gerindra, PAN dan PKS

Oleh: Rudy Ronald Sianturi, M.Hum.

Jakarta, Aquilajogja.com – Setiap bangsa memiliki dua macam catatan sejarah: kelam dan terang.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (Senin 08/05/2018) memilih jalan terang dengan menolak gugatan eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tentang status badan hukumnya yang dicabut oleh Kementerian Hukum dan HAM serta membenarkan Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017.

Dibaca dengan cara lain, bangsa Indonesia memutuskan dengan suara bulat bahwa Pancasila, UUD 145, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI sifatnya final dan mengikat (bagi) setiap orang.

Dalam bahasa I Wayan Sudirta selaku kuasa hukum pemerintah, Majelis membuktikan bahwa Khilafah, yang de facto ditolak hampir seluruh dunia Islam, didirikan di Indonesia untuk menggantikan Pancasila.

Bagi aku sendiri, ini merupakan penantian panjang.

Aku bagian kecil dari angkatan ‘98 yang haus dengan serangkaian perubahan fundamental baik menyangkut tata negara, hukum maupun mentalitas anak-anak bangsa yang telah dirusak rejim Orde Baru (Orba). Di waktu yang sama, kami menyadari munculnya berbagai ideologi radikal yang tadinya nyungsep dan kini mendompleng gerakan Reformasi.

Saat negeri ini larut dalam eforia perubahan, aku menyadari satu hal yang kutanyakan pada sejumlah teman, “Kepada siapa  kita akan percayakan cita-cita perubahan yang membutuhkan komitmen raksasa ini?”

Merenda Istimewanya Jogja
Jokowi kerap ke Papua demi pemerataan pembangunan, tindakan yang menumbuhkan nasionalisme di tingkat lokal (Istimewa)

Tidak seorang pun mampu menjawab, semuanya terdiam.

Beberapa orang yang menonjol sebagai ‘tokoh’ di jaman itu –entah peran, latar belakang keluarga, koneksi, kekayaan atau hasil kreasi media- tak satu pun cukup solid untuk menarik gerbong berat negeri ini. Harusnya mereka berkolaborasi, tetapi seperti biasa, muncul para opurtunis yang mengklaim jasa serta minta imbal balik.

Setiap generasi harus menghadapi ironi dari perjuangan politiknya. Angkatan ’98 dikatakan merubuhkan fasisme Orba namun sengaja atau tidak justru mendorong terjadinya kondisi terlalu demokratis sehingga Indonesia justru rentan diinfiltrasi fasisme lainnya.

Dan terjadilah hal paling konyol itu. Kala para tokoh asyik gontok-gontokan -yang belum jua selesai hingga 2018- fundamentalisme agama dan berbagai ideologi radikal bergerak tanpa kontrol dan kendali.

(Baca juga: Politisasi Masjid Mengkhianati Islam Rahmatan Lil ’Alamin)

Para tokoh sibuk konsolidasi dan membina kader-kader yang sekarang ‘menonjol’. Sementara itu, kelompok-kelompok yang hendak mengganti Pancasila bahkan merebut kekuasaan bebas menacapkan kuku-kuku pengaruhnya di setiap bidang kehidupan bangsa – sudah 20 tahun!

Aku pernah berbisik pada diriku ‘bangsa ini sedang menyetel bom waktu yang akan meledak dan menjadi beban generasi yang bahkan belum dilahirkan’.

Melahirkan perubahan memang sakit, Jenderal! Penantian panjang dan ironi perjuangan politik akhirnya diselesaikan dengan cantik hari ini.

Maka kemenangan Kuasa Hukum Kementrian Hukum dan HAM RI dalam kasus gugatan hukum HTI ini bukan sekadar adu lihai di ruang sidang. Aku berani menyebutnya sebagai tonggak baru demokrasi Indonesia yang ditandai dengan masifikasi suara netizen via media sosial.

Merenda Istimewanya Jogja
Menko Polhukam Wiranto (Ilustrasi/Istimewa)

Namun pada titik ini, kembali kita masuki ironi demokrasi yaitu bahwa HTI rencananya akan banding. Atas nama demokrasi, kita harus memberi kebebasan pada kelompok-kelompok yang terang-terangan hendak merongrong bangsa ini memperoleh hak-hak hukumnya (yang intinya adalah merongrong bangsa ini!).

Apakah kita berada dalam lingkaran setan atau finalisasi ideologis? Sekali lagi, netizen akan turut memengaruhi proses ini.

(Baca juga: Intelektual Muslim Berjilbab Menelusuri Jejak Perselingkuhan Wahabisme dan Politik Saudi)

Terlepas dari semua hal di atas, ada satu ironi yang barangkali paling menyakitkan ketika Gerindra, PAN dan PKS yang notabene adalah partai-partai resmi dalam sistem demokrasi Indonesia yang berasaskan Pancasila ini justru ‘membela’ HTI.

Sejumlah politisi yang notabene anggota DPR RI yang merumuskan 4 Pilar Kebangsaan justru terang benderang menunjukkan sikap berseberangan dengan kehendak publik mayoritas yang sejak awal mendukung Perppu Ormas.

Aku bangga dengan respon Menko Polhukam, Jenderal Wiranto, yang lebih menunjukkan sikap negarawan, katanya, “Kalau sampai gugatan itu diterima, kita tidak tahu lagi instrumen apa dan bagaimana caranya menjaga keutuhan negeri ini. Akan banyak lagi bermunculan ormas-ormas yang nyata-nyata tidak setuju dengan nasionalisme, demokrasi, Pancasila dan NKRI”.

“Negeri ini pasti akan terkoyak-koyak, luluh lantak, karena membiarkan munculnya persemaian bibit-bibit perpecahan dalam kehidupan bangsanya,” pungkas Wiranto.

Aku bangga meski terselip rasa miris.

Ingin bagi pengalaman, klik di sini ya
LIKE Page Aquilajogja di sini ya

About Rudy Ronald Sianturi M.Hum.

Rudy Ronald Sianturi M.Hum.
Owner & Editor-in-chief Aquilajogja.com - Univ. Sanata Dharma, Yogyakarta - Asia Research Institute, National University of Singapore - Doctoral Courses De La Salle Univ., Filipina - Memberi pelatihan/konsultasi berbasis SDM, coaching, terapi klinis dan menulis (WA: 082135424879)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chinese (Simplified)EnglishGermanIndonesianJapaneseKorean