Home / Headline / Sebenarnya Anggota-Anggota DPR Maunya Apa?
Merenda Istimewanya Jogja
Berbagai elemen masyarakat (15-3-2018) yang tergabung dalam Presidium Rakyat Menggugat, melakukan aksi demo penolakan berikut penyerahan gugatan (Judicial Review) atas UU MD3 oleh tim hukum, di Mahkamah Konstitusi RI. (Foto: Dinar Arkananta)

Sebenarnya Anggota-Anggota DPR Maunya Apa?

Oleh: Saiful Huda Ems (SHE), S.H.

Bandung, Aquilajogja.com – Sebagai salah seorang yang pernah turut andil menyuarakan reformasi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, sebelum dan sesudah Reformasi 1998 bergulir, saya merasa kesal sekali dengan ulah sebagian anggota DPR yang melakukan revisi undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Bagi saya, revisi yang sangat cepat itu sangat mengesankan adanya suatu agenda tersembunyi dari sebagian anggota DPR yang sepertinya potensial merugikan masyarakat. Terlebih setelah saya membaca adanya beberapa pasal dalam revisi UU MD3 yang sangat kontroversial.

Dalam revisi UU No.17/2014 terkait dengan hak imunitas anggota DPR dan yang tertuang dalam Pasal 122, misalnya, seseorang dapat dikenai pidana apabila ia melakukan kritik pada anggota DPR. Pun demikian dengan Pasal 245 yang mengatur kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang memberikan pertimbangan ketika anggota dewan terjerat kasus hukum.

Bagi saya, sebagaimana pendapat dari sebagian pimpinan KPK, hal-hal di atas sangatlah bertentangan dengan konstitusi dan melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi.

Hak untuk menyatakan pendapat atau kritik baik secara lisan maupun melalui tulisan itu dijamin oleh konstitusi, lantas kenapa para anggota DPR itu melarangnya dan mengancamnya dengan memasukkannya sebagai tindak pidana? Apa alasannya? Apakah mereka merasa bahwa KUH Pidana masih belum cukup hingga harus merevisi UU MD3 dan memasukkan Pasal 122 tersebut?

Merenda Istimewanya Jogja
Peserta demo melakukan aksi penolakan di gedung MK sambil menunggu tim hukum yang sedang mendaftarkan gugatan atas UU MD3. (Foto: Tirta Yasa)

Secara prinsip, hukum menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut persoalan hukum wajib memenuhi panggilan institusi penegak hukum tanpa perlu meminta izin dari siapapun. Mengapa anggota-anggota DPR itu masih berusaha merintanginya dengan terlebih dahulu meminta izin pada MKD apabila ada anggota DPR dipanggil oleh institusi penegak hukum untuk dimintai keterangan atau dimintai pertanggungjawaban atas kasus hukum yang menjeratnya?

Ada apa dengan semua ini?

Jika revisi UU MD3 ini tidak dilawan, dengan mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi tentunya, dan MK tidak menolak revisi UU MD3 ini, maka saya khawatir yang terjadi ke depan adalah semakin kokohnya kekuasaan anggota-anggota DPR.

Sementara itu, kita semua telah tahu bahwa sampai saat ini, anggota-anggota DPR itu belum melaksanakan fungsi dan tugas-tugasnya secara maksimal. Bahkan selama ini ada kesan bahwa mereka cenderung membuat gaduh suasana politik kebangsaan dan kenegaraan saja.

Revisi UU MD3 yang disahkan secara kilat ini juga memberi kesan kuat bahwa DPR itu sangat berkuasa penuh yang bisa-bisa dapat menggelincirkannya menjadi lembaga otoriter. Anggota DPR misalnya, dapat memanggil seseorang untuk menghadapnya, dan apabila ia tidak datang, maka DPR dapat meminta polisi untuk memanggilnya dengan paksa.

Jadi misalnya pimpinan KPK dipanggil oleh DPR untuk dimintai keterangan, kemudian pimpinan KPK tidak bersedia datang, maka DPR dapat meminta pada kepolisian untuk memanggilnya dengan paksa. Hal yang seperti ini apakah tidak merupakan suatu bentuk intervensi dari DPR terhadap proses pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK?

Tarian Minahasa turut meramaikan aksi menggugat UU MD3 di Mahkamah Konstitusi. (Foto: Tirta Yasa)

Lalu bagaimana jika ada anggota DPR sendiri yang tersangkut kasus korupsi? Mungkinkah yang terjadi adalah koruptor mengintrogasi para penangkapnya (KPK)?

Hal di atas masih diperparah lagi, seperti yang saya tulis di atas sebelumnya, kalau ada anggota DPR terjerat suatu kasus dan mereka hendak diperiksa, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Di sisi lain, anggota-anggota MKD itu adalah anggota-anggota DPR itu juga. Bukankah ini bagai sebuah ‘drama’ yang sangat tidak lucu?

Akhirul kalam, ijinkan kami menyeru agar para wakil rakyat kembali ke tugas dan fungsi yang semestinya, yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Tugas utama adalah membentuk UU bersama pemerintah yang dibutuhkan oleh rakyat.

Setiap anggota DPR itu dipilih rakyat dengan hormat agar menjadi wakil-wakil rakyat yang terhormat. Jangan sampai amanah rakyat dicederai  sekadar kepentingan-kepetingan pribadi, golongan dan kelompok atau partai.

Editor: Rudy Ronald Sianturi

Ingin berkontribusi dan pasang iklan, klik di sini ya

About Saiful Huda Ems (SHE), S.H.

Saiful Huda Ems (SHE), S.H.
Advokat, Bandung - Penulis 'Judicial Review dan Amandemen UUD 1945' - Berliner Sprache Schuler, Hartnack Schuler, Studiencollege Postdam & Freie Universitaet, Jerman - Universitas Islam Bandung (UNISBA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chinese (Simplified)EnglishGermanIndonesianJapaneseKorean